Medsos Disebut Jadi Penentu Konstelasi Politik 2024

Medsos Disebut Jadi Penentu Konstelasi Politik 2024

KEPRIBETTER.COM, JAKARTA – Media sosial (medsos) disebut menjadi penentu dalam konstelasi politik pada 2024 mendatang. Karenanya politisi yang akan maju dalam pertarungan politik harus mampu menggunakan medsos sebagai sarana komunikasi dengan calon pemilih.

“Internet kini menjadi salah satu hal penting dalam bermasyarakat seiring dengan berkembangnya teknologi. Internet memunculkan adanya jenis media baru yang dinamakan new media atau media baru, salah satunya adalah media sosial,” papar pengamat politik, Ujang Komarudin dalam webinar dengan tema “Budaya, Generasi Milenial, dan Politik dalam Perspektif Naiknya Elektabilitas Ganjar” , Minggu (19/09/2021).

Menurut Ujang, medsos menjadi salah satu bentuk media massa yang paling banyak diminati. Sifat medsos yang penyampaiannya lebih cepat dan komunikasi dua arah membuat penggunanya dapat saling berinteraksi satu dengan yang lainnya secara daring.

Kehadiran internet dan medsos secara mendasar telah mengubah berbagai aktivitas manusia, tidak terkecuali politik. Saat ini, medsos telah menjadi elemen komunikasi politik yang perannya melampui partai politik dan warga.

“Contohnya ganjar pranowo menjadi trensetter politisi dan pejabat daerah yang selalu mendapat sambutan hangat dari generasi milenial. Di medos dia sering mendapat apresiasi positif dari masyarakat karena aktif menggunakan medsos sebagai sarana komunikasi dengan warga. Ganjar kerap menggunakan akun Instagram-nya untuk membagikan berbagai kegiatannya, dari saat mengunjungi warga, mencicipi kuliner, hingga saat bersepeda,” paparnya.

Kehadiran internet dan medsos, lanjut Ujang telah mengubah berbagai aktivitas manusia, tidak terkecuali politik. Saat ini, medsos telah menjadi elemen komunikasi politik yang perannya melampui partai politik dan warga.

Kondisi ini berbeda saat belum kehadiran medsos belum ada. Aktor-aktor politik harus menggunakan media konvensional seperti televisi dan media cetak untuk memastikan pesan-pesannya, baik berupa program-program politik, pernyataan sikap maupun kampanye, sampai kepada publik.

Namun sejak kemunculanya, medsos jadi alat kampanye terbukti cukup efektif di beberapa negara. Yang fenomenal tentu saja kemenangan Obama dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 2008.

“Saat ini era media sosial, aktor-aktor politik dapat menggunakan media sosial, baik dalam kampanye maupun untuk mendorong keterlibatan publik terhadap program politik yang sedang dijalankan oleh aktor politik,” katanya.


Sementara praktisi media, Sigit Pinardi memaparkan berdasarkan Sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 yang dirilis Januari 2021 menunjukkan generasi milenial dan generasi Z menjadi kaum mayoritas populasi Indonesia. Generasi milenial tercatat sebanyak 25,87 persen, sedangkan generasi Z sebanyak 27,94 persen dari total penduduk yang mencapai 270,20 juta jiwa.

“Dalam kontestasi elektoral, keberadaan pemilih milenial dan generasi Z ini akan menentukan pada 2024 mendatang. Baik dalam hal keberhasilan pemilu atau partisipasi pemilih maupun penentuan pemimpin bangsa,” tandasnya.

Dalam survei yang secara spesifik menyasar generasi milenial dan generasi Z muncul nama-nama potensial calon presiden mendatang. Contohnya dalam survei Center for Political Communication Studies (CPCS) yang dirilis 15 Juni 2021 lalu.

“Hasil survei cpcs, ganjar berada di urutan pertama disusul ridwan kamil,” paparnya.

Dalam konstelasi politik 2024 mendatang, Ganjar nampaknya terus mendapatkan dukungan dari generasi milenial. Setelah mendapatkan dukungan relawan dari berbagai daerah, relawan dukungan kembali didapatnya dari relawan di 17 negara seperti dari Hongkong, Macau, Jepang, Taiwan, Inggris, Singapura, Italia, Belanda, Malaysia, Arab Saudi, Australia, Selandia Baru, USA, Austria, Spanyol, UEA, dan Perancis.

Bahkan melalui gerakan Sahabat Ganjar, para relawan pun membentuk 34 DPW dan 140 DPC di seluruh Indonesia. Relawan hadir dengan semangat gotong royong dan kerja bersama agar Indonesia kuat menghadapi berbagai persoalan bangsa.

Pemerintah Provinsi Kepri