Wapres Tinjau Pionir Kawasan Industri Halal di Indonesia

Wapres Tinjau Pionir Kawasan Industri Halal di Indonesia

Wapres Ma’ruf Amin saat menandatangani BIE menjadi salah satu pionir kawasan industri halal di Indonesia. (Dok)


KEPRIBETTER.COM, Bintan – Wakil Presiden (wapres) Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin yang juga menjabat sebagai  wakil ketua harian Komite Keuangan dan Ekonomi Syariah, melaksanakan kunjungan kerja perdana ke Bintan Industrial Estate (BIE), Lobam, Kamis (08/06/2023).

Pimpinan beserta staff BIE berfoto bersama Wapres Ma’ruf Amin (Dok)

Agenda kunjungan menuju kawasan BIE yang merupakan pionir Kawasan Industri Halal Indonesia, adalah untuk melakukan tinjauan lapangan ke PT Bionesia Organic Foods (Anchor Tenant Halal pertama di BIE) yang telah beroperasi sejak tahun 2017 dan telah mengekspor hasil produksi olahan kelapa ke pasar mancanegara.

GM PT Bintan Inti Industrial Estate, Aditya Laksamana

Pimpinan PT Bionesia, Susanto dan GM PT Bintan Inti Industrial Estate, Aditya Laksamana menyambut kedatangan Wapres beserta rombongan untuk meninjau proses produksi produk-produk halal PT Bionesia.

GM PT Bintan Inti Industrial Estate, Aditya Laksamana menyambut kedatangan Wapres beserta rombongan (Dok)

Diluar keistimewaan FTZ dan fasilitas pelabuhan khusus didalam kawasan yang telah dimiliki Kawasan, BIE sebagai Kawasan Industri juga berkomitmen untuk memperkuat support system industri halal dengan mengembangkan ekosistem halal kawasan. Hal ini dimulai dari implementasi sistem keuangan syariah, memperkuat tim Manajemen Halal, bekerjasama dengan pemerintah dalam hal joint promotion ke mancanegara serta terus mendorong realisasi infrastruktur pipa gas sampai ke pulau Bintan, logistik (cold chain), hingga pemberian insentif fiskal non fiskal untuk kawasan dan pelaku industri halal di dalam kawasan. Hal ini didorong agar industri halal Indonesia khususnya di Bintan semakin dilirik dunia Internasional.

Ma’ruf Amin sangat mendukung usaha PT BIIE sebagai pengelola Kawasan BIE untuk membentuk ekosistem halal di lobam. Hal ini sejalan dengan dikukuhkannya KDEKS Provinsi Kepulauan Riau di Lagoi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah.

Semoga semakin cepat program pengembangan kawasan dan dapat disinergikan dengan berbagai pelaku kepentingan baik dari Pemerintah, maupun sektor lainya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.(**)

Pemerintah Provinsi Kepri