Pejabat Gedung Putih Didahulukan Vaksinasi Covid-19, Rakyat AS Belakangan

Pejabat Gedung Putih Didahulukan Vaksinasi Covid-19, Rakyat AS Belakangan

KEPRIBETTER.COM, Washington, AS – Berbeda dengan Inggris dan Rusia yang mendahulukan tenaga medis dan orang sepuh di vaksinasi Covid-19,  pemerintahan Presiden Donald Trump, diam-diam mendahulukan para pejabat di Gedung Putih ketimbang rakyatnya.

Seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa vaksinasi akan memastikan pemerintah dapat “melanjutkan jalannya pemerintahan penting, tanpa gangguan penyakit”.

Kepala staf White House Mark Meadows termasuk di antara orang-orang dalam tim Presiden Trump yang sebelumnya dinyatakan positif Covid-19.

Rencana vaksinasi, pertama kali dilaporkan oleh New York Times, dikonfirmasi oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional (NSC) John Ullyot dan dilaporkan oleh CNN World, Senin (14/12/20).

“Salah satu tujuan dari program tersebut adalah untuk membangun kepercayaan publik terhadap vaksin tersebut. Rakyat Amerika harus yakin bahwa mereka menerima vaksin yang aman dan efektif yang sama seperti pejabat senior pemerintah Amerika Serikat atas saran dari para profesional kesehatan masyarakat dan kepemimpinan keamanan nasional,” kata John Ullyot.

Para pejabat mengatakan beberapa staf Gedung Putih diharapkan akan diberikan vaksin Pfizer/BioNTech minggu ini. Vaksin tersebut menawarkan perlindungan hingga 95% terhadap Covid-19 dan dianggap aman oleh regulator AS.

Tiga juta dosis pertama vaksin saat ini sedang didistribusikan ke lusinan lokasi di 50 negara bagian di seluruh AS.

Kematian akibat virus corona telah meningkat tajam sejak November di AS, yang telah merenggut nyawa hampir 300.000 orang di AS.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) mengatakan otorisasi penggunaan darurat vaksin, adalah tonggak penting dalam pandemi, setelah mendapat tekanan kuat dari pemerintahan Trump untuk menyetujui suntikan itu.

Vaksinasi massal menggunakan dosis vaksin yang sama telah dimulai di Inggris. Vaksin Pfizer juga telah mendapat persetujuan regulasi di Kanada, Bahrain dan Arab Saudi.

Pemerintah Provinsi Kepri